Mahkamah Konstitusi Indonesia
Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan
Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum adalah terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan lain, dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan yang independen,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Perkembangan Teknologi Informasi: Arus Informasi Melalui Platform Media Sosial Peran media sosial sebagai sarana komunikasi publik dalam kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dewasa ini. Teknologi informasi sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar individu, antar masyarakat. Informasi dapat tersebar luas dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Saat